Sistem Informasi Penelusuran Perkara
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA AMBON
INFORMASI DETAIL PERKARA

Nomor Perkara Penggugat Tergugat Status Perkara
86/G/TF/2023/PTUN.ABN PT. UMI JAYA BAHARI 1.BUPATI HALMAHERA TIMUR
2.GUBERNUR MALUKU UTARA
3.DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA		 Persidangan
Tanggal Pendaftaran Kamis, 23 Nov. 2023
Klasifikasi Perkara Tindakan Administrasi Pemerintah/Tindakan Faktual
Nomor Perkara 86/G/TF/2023/PTUN.ABN
Tanggal Surat Senin, 20 Nov. 2023
Nomor Surat
Penggugat
NoNama
1PT. UMI JAYA BAHARI
Kuasa Hukum Penggugat
NoNamaNama Pihak
1Vembriano Lesnussa, S.H.,M.H.PT. UMI JAYA BAHARI
2LAURITZKE MANTULAMETEN, S.H.PT. UMI JAYA BAHARI
Tergugat
NoNama
1BUPATI HALMAHERA TIMUR
2GUBERNUR MALUKU UTARA
3DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA
Kuasa Hukum Tergugat
NoNamaNama Pihak
1Safriansa Yanwar Rosyadi, S.H.MSE. M.A.DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA
2Ougy Dayyantara, S.H., M.H. AllArbDIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA
3Buana SjahBoeddin, S.H., M.H., AllarbDIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA
4Wawan SupriawanS.H.DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA
5Lidya Rahmawati, S.H., M.H.DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA
6Yosephine Anastasia, S.HDIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA
7Muammad Aditya Putra , S.H.DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA
8Faisal Fadhilah Ibnara, S.H.DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA
9BURNAWAN, SHGUBERNUR MALUKU UTARA
10MOCHTAR BADIN, SHGUBERNUR MALUKU UTARA
11SOFYAN HADI, S.H.GUBERNUR MALUKU UTARA
12ACHAMAD MARZUKI PAUWAH, SHGUBERNUR MALUKU UTARA
Gugatan

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah  :

  1. Tindakan Bupati Halmahera Timur yang tidak menyerahkan dan/atau meneruskan Dokumen Izin Usaha Pertambangan Penggugat berdasarkan Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor : 188.45/540-138.a/2014 tentang Persetujuan Izin Usaha (IUP) Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. UMI JAYA BAHARI KW 188.45/96.007, tanggal 02 Oktober 2014, kepada Gubernur Maluku Utara.
  2. Tindakan Gubernur Maluku Utara yang tidak menyerahkan dan/atau meneruskan Dokumen Izin Usaha Pertambangan Penggugat berdasarkan Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor : 188.45/540-138.a/2014 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi kepada PT. UMI JAYA BAHARI KW 188.45/96.007, tanggal 02 Oktober 2014, kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral  Republik Indonesia.
  3. Tindakan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral  Republik Indonesia yang tidak memproses pendaftaran Izin Usaha Pertambangan (IUP) Penggugat berdasarkan Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor : 188.45/540-138.a/2014 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi kepada PT. UMI JAYA BAHARI KW 188.45/96.007, tanggal 02 Oktober 2014, ke dalam Sistem Minerba One Data Indonesia (MODI).

3. Menyatakan:

  1. Tindakan Bupati Halmahera Timur yang tidak menyerahkan dan/atau meneruskan Dokumen Izin Usaha Pertambangan (IUP) Penggugat berdasarkan Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor : 188.45/540-138.a/2014 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan  (IUP)Operasi Produksi kepada PT. UMI JAYA BAHARI KW 188.45/96.007, tanggal 02 Oktober 2014, kepada Gubernur Maluku Utara.
  2. Tindakan Gubernur Maluku Utara yang tidak menyerahkan dan/atau meneruskan Dokumen Izin Usaha Pertambangan (IUP) Penggugat berdasarkan Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor : 188.45/540-138.a/2014 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi kepada PT. UMI JAYA BAHARI KW 188.45/96.007, tanggal 02 Oktober 2014, kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral  Republik Indonesia.
  3. Tindakan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral  Republik Indonesia yang tidak memproses pendaftaran Izin Usaha Pertambangan (IUP) Penggugat berdasarkan Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor : 188.45/540-138.a/2014 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi kepada PT. UMI JAYA BAHARI KW 188.45/96.007, tanggal 02 Oktober 2014, ke dalam Sistem Minerba One Data Indonesia (MODI).

Adalah Perbuatan Melanggar Hukum.

4Mewajibkan kepada :

  1. Bupati Halmahera Timur untuk menyerahkan dan/atau meneruskan Dokumen Izin Usaha Pertambangan (IUP) Penggugat berdasarkan Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor : 188.45/540-138.a/2014 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi (IUP) Produksi kepada PT. UMI JAYA BAHARI KW 188.45/96.007, tanggal 02 Oktober 2014, kepada Gubernur Maluku Utara.
  2. Gubernur Maluku Utara untuk menyerahkan dan/atau meneruskan Dokumen Izin Usaha Pertambangan (IUP) Penggugat berdasarkan Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor : 188.45/540-138.a/2014 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi kepada PT. UMI JAYA BAHARI KW 188.45/96.007, tanggal 02 Oktober 2014, kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral  Republik Indonesia.
  3. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia untuk memproses pendaftaran Izin Usaha Pertambangan (IUP) Penggugat berdasarkan Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor : 188.45/540-138.a/2014 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi kepada PT. UMI JAYA BAHARI KW 188.45/96.007, tanggal 02 Oktober 2014, ke dalam Sistem Minerba One Data Indonesia (MODI).

5Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.
Pihak Dipublikasikan Ya
Prodeo Tidak